Desakan SDA Nonaktif Muncul dari Daerah

Lebih lanjut diririnya juga menegaskan, jika permintaan DPP tidak direspons, kata Yahidin maka DPW juga akan meminta dengan penuh ketulusan dalam rangka menjaga marwah partai.

"Permintaan DPW itu bukan bentuk ketidaksukaan atau ketidaksetujuan kepada Pak Suryadharma Ali, tetapi ini didorong rasa cinta dalam rangka menjaga kewibawaan partai di tengah partai-partai yang sedang berkoalisi untuk menghadapi pilpres kali ini," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kader muda PPP yang menjabat pimpinan departemen di tingkat DPP khawatir kasus SDA akan berimbas pada citra parpol berlambang Kakbah tersebut. Atas dasar itulah, mereka meminta SDA nonaktif dari jabatan ketua umum sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap.

Ketua Lembaga Kajian dan Optimalisasi Sistem Pemilu DPP PPP, Usni Hasanuddin berpendapat, untuk kepentingan PPP ke depan sebaiknya SDA berhenti sementara atau nonaktif dati kursi ketua umum.

Menurut dia, jika SDA yang kini berstatus tersangka masih bertahan sebagai ketua umum maka simpati publik terhadap PPP akan terus merosot. “Untuk instititusi, secara moral sebaiknya SDA nonaktif agar PPP tidak tercemar secara kelembagaan. Ini sebetulnya upaya untuk menyelamatkan institusi partai kami,” kata Usni kepada INDOPOS (Grup JPNN).

Jika SDA nonaktif, paparnya, maka tugas-tugas ketua umum bisa didelegasikan kepaa salah seorang ketua umum yang diputuskan melalui rapat harian DPP. Dengan demikian, SDA bisa konsentrasi terhadap masalah hukum yang menimpanya.

“Ini sebenarnya berat kami sampaikan, tapi kalau tidak dilakukan PPP akan menjadi korban. Terlalu mahal mengorbankan nama besar PPP untuk kasus seperti ini,” pungkasnya. (dms)