Dewan Etik Persepi Dinilai Tak Jujur soal Survei Poltracking dan LSI

Pernyataan ini juga terekam saat sidang pemeriksaan pertama antara hasil survei LSI dan Poltracking. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober lalu.

Berikut pernyataan Hamdi Muluk dalam sidang tersebut:

"Kalau misalkan satu lembaga satu kelurahan yang terpilih itu kemarin (Sidang LSI) cukup lumayan banyak digantikan di semua wilayah ada pak? Jakarta Barat Timur, selatan ada? iya? sekitar 60 (PSU) kelurahan dulu, itu kelurahan nggak ada yang ada berapa itu ditolak kan ya artinya adalah kemudian harus di pengganti" Kata Hamdi Muluk saat sidang pertama, 29 Oktober di Jakarta.

Kemudian dalam keterangan terbarunya di Rapat Umum Terbuka Anggota Persepi yang dilaksanakan di Hotel Mercure Lebak Bulus 9 November 2024, Hamdi Muluk menyatakan justru Poltracking yang banyak melakukan pergantian PSU.

Sebelumnya, Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk buka suara, terkait keputusan organisasi yang memberikan sanksi ke lembaga survei Poltracking.

Hal ini disampaikan oleh Hamdi Muluk dalam, ekspose data dan penjelasan terkait kronologi, standar pemeriksaan, rincian pemeriksaan dan hasil putusan Dewan Etik Persepi terhadap Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang diadakan di hotel Mercure Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta.

Hamdi menjelaskan Persepi membeberkan seluruh data dan rekaman pemeriksaan terhadap Poltracking. Hasilnya ada enam kesimpulan yang dikeluarkan Persepi.(mcr10/jpnn)