Dewan Janji Tengahi Konflik Polhut dengan Bupati

jpnn.com - NUNUKAN  - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Nasir mengaku telah mempertanyakan persoalan tunjangan Polisi Kehutanan (Polhut) yang dibekukan Bupati Nunukan.  

“Saya sudah menanyakan masalah ini dengan kepada dinasnya langsung. Dari keterangannya, masalah ini ada pada bupati. Makanya, kami akan mencoba melakukan pendekatan dan mengajak bupati untuk membicarakan persoalan ini,” kata politikus PKS itu kepada Radar Nunukan (Grup JPNN.com), Selasa (13/1).

Nasir mengaku, dewan akan mengusahakan membicarakan persoalan ini dengan bupati.

"Mungkin ada jalan lain agar masalah ini tidak terulang dan bupati dapat lebih memperhatikan apa yang seharusnya menjadi perhatian bupati,” katanya.

Dia mengatakan, akar permasalahan ini sudah diketahuinya, sehingga dirinya meminta waktu untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi agar dapat mendiskusikannya.

“Yang jelas, masalah ini tetap kami tangani dan membahasnya. Hanya saja, perlu waktu yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Paling tidak, dengan adanya pencairan tunjangan polhut itu dapat mencairkan kisruh Polhut dengan bupati,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Regu (Danru) Polhut Nunukan Rahmad menjelaskan tentang tunjangan Polhut yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini.

Rahmad mengatakan, jika tunjangan polhut yang dimaksud bukan seperti tunjangan seperti yang diperoleh PNS. Melainkan uang makan yang diberikan lantaran mereka tidak mendapatkan jatah makan di kantornya.