Dewan Usulkan Jamkesda Dikelola BUMD

PURWOKERTO - Naiknya anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk pasien miskin di Banyumas terus mendapatkan respon positif. Namun agar program ini berjalan lebih baik dan tepat sasaran, Komisi D DPRD mengusulkan pelayanan Jamkesda dibentuk badan tersendiri, seperti BUMD.

"Dalam pengajuan kami seperti itu untuk program pelayanannya. Kebijakan akomodasi penerima Jamkesda akan diatur badan tersendiri," kata Ibnu Salimi SPt.

Langkah tersebut, katanya, dikarenakan bidikan Raperda tertuju pada masyarakat miskin non kuota Jamkesmas dan masyarakat lain yang belum punya asuransi sosial. "Bisa dibilang, Jamkesda nanti akan difokuskan ke masyarakat menengah bawah dan masyarkat tidak mampu," katanya. Termasuk, di dalamnya para perangkat desa yang beberapa waktu lalu mengeluhkan soal itu.

Sependapat dengan Ibnu, Anggota Komisi D DPRD Banyumas yang juga Pembina Persatuan Perangkan Desa Indonesia (PPDI) Banyumas, Yoga Sugama SE memandang penting alokasi Jamkesda bagi para perangkat desa. Menurutnya, sangat ironis ketika penghasilan perangkat desa yang selama ini terbatas, namun tidak mendapatkan jaminan tersebut. "Mereka melayani persyaratan Jamkesda, tapi tidak bisa mendapatkannya," kata Ketua Fraksi Gerindra Nurani Rakyat ini.