Di Masa Jokowi, Perkembangan SMK Melesat Jauh

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menggulirkan kebijakan zonasi sekolah untuk meningkatkan pemerataan yang berkualitas.

Peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin.

"Tidak boleh lagi ada sekolah favorit dan tidak favorit," kata Mendikbud Muhadjir Effendy memaparkan capaian tiga tahun di sektor pendidikan, Senin (23/10).

Guru besar Universitas Negeri Malang tersebut menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah membangun 1.191 sekolah baru, 239 sekolah satu atap, 52 SMP berasrama, 22 asrama untuk pendidikan khusus dan layanan khusus.

Afirmasi sarana prasarana sampai 2017 telah membangun 27.671 ruang kelas baru, 4.649 perpustakaan, 6.419 ruang praktik/laboratorium, dan 379 ruang unit kesehatan sekolah (UKS).

Selain itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah telah merehabilitasi 67.253 ruang belajar di berbagai wilayah tanah air.

Sementara revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan dilaksanakan dengan penerbitan peta jalan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Peta jalan revitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

"Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri," jelasnya.