Diakui, Aturan Kelembagaan Bingungkan Daerah

"Daerah cenderung ikut pusat karena umumnya menginginkan agar ada kemudahan akses anggaran," kata Ismail dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu.

Diakuinya ada tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah. Di satu pihak pemerintah pusat melakukan pembatasan terhadap pembentukan kelembagaan di daerah. Namun di sisi lain banyak peraturan perundang-undangan mengharuskan pemda membentuk kelembagaan baru.   

"Kami mendapat banyak keluhan dari daerah. Katanya, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang satu dengan lainnya saling tumpang-tindih sehingga sering membingungkan dalam implementasinya di daerah," bebernya.