Dialihkan ke Provinsi, Guru Khawatir Tunjangan Dipangkas

jpnn.com - BONTANG – Pengalihan pengelolaan sekolah menengah tingkat atas dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran dari guru-guru di Bontang, Kaltim. 

Hal ini menyusul menyebarnya kabar yang menyebut provinsi tak mampu mem-back up anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh kabupaten/kota kepada sekolah.

Abdul Munif Fudholi salah satunya. Guru SMKN 3 Bontang yang juga Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum ini menganggap kebijakan tersebut berpotensi merugikan sekolah-sekolah di daerah. 

Terlebih, sekolah negeri yang menggantungkan dana dari anggaran pemerintah selama ini. 

Beberapa diantaranya yang berpotensi berkurang bahkan menghilang, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan pengadaan gedung dan sarana prasarana, kesejahteraan guru, serta status pegawai tidak tetap atau honorer. 

“Kita belum tahu kedepan seperti apa, karena belum resmi. Masih dalam proses peralihan,” kata Munif.

Secara pribadi, dirinya pun sebenarnya menolak pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi (Pemprov). 

Munif menyangsikan kemampuan provinsi dalam menggantikan peran kabupaten/kota yang selama ini sudah berjalan.