Diaudit BPK, Gubernur Kaltim Rugikan Negara Rp 609 M

Sabtu, 11 Desember 2010 – 03:33 WIB

Pihaknya juga telah meminta auditor independen Ernst & Young Indonesia, untuk menghitung aset dan dana hasil divestasi KPC saat ini. Hasilnya, total nilainya dikisaran Rp 700 miliar.  "Jadi kerugiannya dari mana" Justru uangnya lebih banyak," tegas mantan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Balikpapan ini.

Fakta lain yang menurut Hamzah tak diperhatikan penyidik Pidsus Kejagung adalah soal kepemilikan saham PT Kutai Timur Energi (KTE) selaku perusahaan pengelola dana hasil penjualan saham KPC. Dalam akta pendirian PT KTE, selain Pemkab Kutai Timur ada pula saham milik perseorangan bernama Masli. Masli, lanjut Hamzah, memiliki satu persen saham KPC di luar dari USD 63 juta (setara Rp 576 miliar) milik Pemkab Kutim.

Sebelumnya, Kejaksaan menyangka Awang Faroek telah menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Perbuatan Awang itu dilakukan sewaktu masih menjabat Bupati Kutai Timur. Awang dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Korupsi No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman terberat penjara seumur hidup atau 20 tahun. (pra/jpnn)

JAKARTA - Angka kerugian negara kasus pemanfaatan dana hasil penjualan saham (divestasi) PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang menyerat Gubernur Kaltim

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News