Dibuka Debat Panas, Makian pun Meluncur dari Mulut Dewan

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan dan anggota Komisi II menghabiskan waktu sekitar 30 menit hanya untuk berdebat mengenai lanjut atau tidaknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) masalah honorer kategegori II (K2). Akhirnya, rapat yang belum menyentuh substansinya itu sudah diskors.

Itu terjadi karena belum semua mitra kerja yang diundang hadir di ruang rapat yang telah disesaki honorer K2 yang menyaksikan jalannya rapat dari balkon. "Rapat dibuka dan terbuka untuk umum," kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy, saat membuka RDPU tersebut, Senin (22/2).

Sedianya, forum itu dihadiri para pejabat pemerintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Apkasi, Apeksi, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Dijen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi, satu nama terakhir tak kunjung muncul.

Lukman Edy menyebutkan rapat itu ingin mengetahui lima hal, antara lain mendapat informasi dari BKN soal data-data honorer K2 dan perkembangan verifikasi, mendapat penjelasan dari LAN tentang ratio ideal Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. 

Kemudian, mengenai kemampuan keuangan negara dari Kemenkeu, masalah payung hukum dari Kemenkumham dan data dari Apeksi dan Apkasi soal K2 di daerah masing-masing. Namun, para anggota dewan yang hadir berebut interupsi. Salah satunya Idham Samawi dari PDIP, yang menyorot absennya mitra kerja komisi II. 

"Tidak ada keseriusan dari pemerintah mengurusi honorer K2. Dengan segala hormat, saudara-saudara kita (K2) terzolimi. Ini tidak mungkin diselesaikan sepotong-sepotong, harus bersama kementerian/lembaga terkait," tegasnya.

Tabrani Maamun dari Partai Golkar juga demikian, ia menilai data dari BKN tidak detil karena hanya gelondongan. Selain itu, data tersebut sudah pernah disampaikan. 

"Kita lanjutkan sia-sia juga, data BKN ini sudah pernah disampaikan. Kami minta per provinsi, misal Riau berapa, daerah lain berapa, karena datanya ini tidak detil," tegasnya.