Didesak, Audit Bantuan Gempa

Rabu, 21 Oktober 2009 – 18:11 WIB

BANTUAN - Salah satu proses pembagian bantuan gempa Sumbar kepada sebagian warga, di pinggir jalan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Foto: Arsito Hidayatullah/JPNN.

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI dan DPD asal Sumatera Barat (Sumbar) mendesak agar Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar segera membentuk tim pemeriksa, guna melakukan audit terhadap berbagai institusi dan lembaga yang selama ini telah menghimpun dana lokal dan internasional dengan dalih untuk membantu para korban bencana alam gempa bumi di Sumbar yang terjadi Rabu (30/9) lalu.

"Audit terhadap berbagai institusi dan lembaga pengumpul dana tersebut harus dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat korban bencana gempa, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Kalau memang terukur manfaatnya, maka DPR tentu akan memperkuat posisinya ke depan. Kalau ternyata belum, kita akan carikan formulasinya, agar keberadaan institusi atau LSM itu bisa bekerja secara lebih baik," kata anggota DPR asal Sumbar, Prof Irwan Prayitno, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

"Jangan seperti yang kita saksikan sekarang. Semua pihak mengklaim membantu, sementara kondisi ke arah perbaikan masyarakat korban gempa terasa sangat lamban. Kondisi ini hendaknya juga dicermati oleh Satkorlak secara cerdas. Jika tidak, justru kehadiran banyak pihak yang mengklaim dirinya sebagai lembaga yang membantu korban bencana itu, akan menjadi masalah baru lagi," ujar Irwan.

Hal yang sama juga diungkap oleh anggota DPD asal Sumbar, Alirman Sori. "Audit jangan dipahami sebagai tindakan yang didasari atas kecurigaan. Di mana pun, audit harus dilihat dalam perspektif alat ukur untuk mengetahui sebuah pekerjaan. Termasuk (untuk) kerja sosial dalam membantu masyarakat yang terkena musibah becana alam," kata Alirman.