Diharapkan, Keterwakilan Gender di Pimpinan DPD

Selasa, 29 September 2009 – 20:15 WIB

JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika, Dr Bima Arya Sugiarto, mengingatkan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) periode 2009-2014 untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh faktor gender dalam menetapkan unsur pimpinan DPD. "Representasi gender di tataran kepemimpinan DPD harus dipertimbangkan dan diperjuangkan secara bersama. Jika tidak, maka DPD ke depan akan mengalami keterlambatan dalam mengakomodasi regenerasi kepemimpinan dalam perspektif gender," tegas Bima Arya di Jakarta, Selasa (29/9).

Dijelaskannya, lima tahun kepemimpinan DPD (sebelumnya) yang hanya diisi oleh kaum Adam, ternyata hanya menghasilkan ratusan rekomendasi yang tidak dilirik oleh DPR. Agenda Amandemen V UUD 1945 yang diusung oleh DPD ternyata juga menemui jalan buntu. "Karena itu, selain diperlukan ganti nakhoda dengan orang yang benar-benar menguasai komunikasi politik, DPD juga harus melengkapi dirinya dengan kehadiran perempuan di level pimpinan," kata Bima Arya.

Senada dengan Bima, di tempat terpisah, Guru Besar Institut Ilmu Pemerintah (IIP) Jakarta, Prof Djohermansyah Djohan, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan dan alat kelengkapan DPD, sudah waktunya untuk diwujudkan. "Anggota DPD jangan hanya sekadar memberikan peluang, tapi semuanya harus berkomitmen memperjuangkan perempuan agar duduk di level pimpinan DPD. Komitmen untuk memperjuangkan itu sangat penting. Sebab, kalau hanya membuka peluang, pasti mereka kalah dalam dukungan suara yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Jika perempuan ada di level kepemimpinan DPD, ini sekaligus membuktikan bahwa DPD jauh lebih akomodatif dibandingkan DPR," desak Djohermansyah.

Selain pertimbangan isu gender dan proses regenerasi pimpinan di lembaga DPD, perlunya kehadiran perempuan di institusi perwakilan daerah itu, menurut Djohermansyah, juga dalam kerangka mempertinggi sensitifitas institusi DPD ke depan dalam menyikapi aspirasi daerah yang selama ini tak diurus secara baik. "Kalau di kampung saya (Sumatera Barat), ada namanya Bundo Kanduang, yang secara telaten dan teliti serta konsisten, mengurus dan memperjuangkan segala aspirasi anak nagari secara efektif. Barangkali DPD juga membutuhkan Bundo Kanduang," imbuhnya.