Dikomandoi OC Kaligis, 18 Tahanan KPK Ini Sampaikan Petisi ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Di tengah kesibukan menghadapi persidangan sebagai terdakwa kasus suap hakim PTUN Medan, Otto Cornelis Kaligis masih menyempatkan untuk mengorganisir rekan-rekannya sesama tahanan KPK di Rutan Guntur untuk membuat petisi.

Ya, Kaligis dan 18 orang tahanan KPK lainnya pada tanggal 6 Oktober 2015 lalu membuat sebuah petisi yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petisi terkait penanganan kasus dugaan pidana dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

"Kami para tahanan KPK di Rutan Guntur yang tidak gentar menghadapi sidang peradilan sesuai amanah UUD, bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dengan mengacu pada Pasal 27 UUD, equality before the law  dengan ini mengajukan petisi sebagai berikut," demikian isi pembukaan dari salinan petisi yang diterima wartawan, Kamis (8/10).

Kaligis Cs merasa risau lantaran melihat adanya upaya politik untuk menghentikan penanganan perkara Abraham dan Bambang di tengah jalan. Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah akademisi sampai mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menghentikan perkara keduanya.

Menurut mereka, semua warga negara Indonesia harusnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, seperti tersangka kasus pidana lainnya, bersalah atau tidaknya Abraham dan Bambang harus dibuktikan secara hukum di pengadilan.

"Bahwa model deponering atau tidak meneruskan perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad ke pengadilan, tentu mencederai rasa keadilan kami yang dituntut KPK," tegas para tahanan KPK itu.

Atas dasar itu pula mereka meminta Presiden Jokowi untuk tidak mengintervensi penanganan perkara Abraham dan Bambang. "Karenanya permohonan kami agar perkara mereka dilimpahkan segera ke pengadilan demi tegaknya hukum di Indonesia sebagai negara hukum," tutup para koruptor itu.

Kaligis sebagai inisiator menjadi orang pertama yang menandatangani petisi ini. Eks Menteri Agama Suryadharma Ali, eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin, Bupati Morotai Rusli Sibua dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri juga ikut membubuhkan tanda tangan. (dil/jpnn)