Dinas Pendidikan DKI Siap Sambut Kartu Indonesia Pintar

jpnn.com - MAMPANG PRAPATAN – Dinas Pendidikan DKI (dispendik) menyambut baik rencana pemerintah pusat meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Senin (3/11) besok di Jakarta.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait hal itu. Program tersebut diharapkan bisa melengkapi program pendidikan yang sebelumnya sudah berlangsung.
    
Kadispendik Lasro Marbun menyatakan, pihaknya sudah diinformasikan oleh pihak kementerian bahwa program itu akan diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di salah satu Kantor Pos di Jakarta.

Namun, hingga kini dia belum menerima bocoran detail soal alamat Kantor Pos yang dimaksud. Yang jelas, kata dia, pihaknya akan membantu memberikan fasilitas untuk memperlancar acara tersebut.

”Jamnya saya juga juga belum tahu, mungkin besok (hari ini) baru ada info lagi,” ujar dia, Sabtu (1/11).
    
Sampai saat ini, Lasro belum mengetahui berapa siswa di ibu kota yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, pemerintah pusat memperoleh data siswa miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pihak kementerian pun koordinasinya langsung dengan PT Pos Indonesia.

Proses koordinasi yang dilakukan dengan dispendik beberapa hari lalu tidak membahas soal jumlah siswa penerima, tapi kesiapan DKI menyambut program tersebut. ”Kalau soal itu (jumlah) tanyakan langsung ke pak menteri (pendidikan). Kita hanya tuan rumah yang siap memfasilitasi,” ungkap dia.
    
Selain itu, pihaknya saat ini tengah mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya penerima ganda dari program bantuan personal pendidikan yang diberikan pemerintah.

Sebab, di DKI sudah ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang semula juga diluncurkan oleh Joko Widodo saat masih menjadi gubernur DKI. Diharapkan penerima KJP tidak lagi menerima KIP dari pemerintah pusat. ”Mungkin bisa dialihkan kepada siswa lain yang belum mendapatkan KJP,” kata dia.
    
Apalagi, lanjut dia, anggaran KJP tahun depan rencananya akan semakin ditingkatkan oleh pemprov yakni Rp 4 triliun. Dengan anggaran yang besar seperti itu sangat disayangkan jika penerimanya hanya siswa itu-itu saja. Harus menyebar ke semua siswa yang belum mendapatkan akses bantuan personal pendidikan.

Dia menyadari masih banyak siswa di ibu kota yang luput dari jangkauan petugas untuk menerima KJP. ”Kita akan melakukan singkronisasi data dengan pemeirntah pusat, tapi itu nanti setelah ini (peluncuran perdana),” kata dia. (fai)