Dinilai Merugikan Tenaga Pengajar, PP Guru Harus Direvisi

Terpisah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, pembuatan dan revisi PP perlu pembahasan antarkementerian serta tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempelajari dulu.

Dia mencontohkan mengenai usulan tunjangan fungsional yang stilahnya tidak ada lagi.

Namun, slot anggarannya ada. Namanya menjadi insentif bagi guru bukan PNS.

"Jadi tidak dihapus, hanya ganti nama," ujarnya.

Mengenai syarat TPG yang makin berat, menurut Pranata, hal ini semata untuk mendapatkan guru-guru dengan kompetensi tinggi.

"Pendidikan tidak stuck dan harus terus berkembang. Makanya, guru-gurunya juga wajib meningkatkan kemampuannya," tandas Pranata. (esy/jpnn)