Dinilai Tak Bekerja, DPRD Minta BPK Audit TGUPP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi NasDem di DPRD Bestari Barus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Sebab, menurut dia, tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu hanya melakukan pemborosan anggaran tanpa menunjukkan hasil kerja.

"Masalah pemborosan anggaran kami minta biar BPK yang mengecek. Kalau DPRD kami tidak bisa. Itu kan stafnya gubernur," kata Bestari kepada JPNN.com, Selasa (8/5).

DPRD, kata Bestari, tidak punya wewenang memanggil TGUPP untuk menanyakan kinerja yang sudah dijalankan. Meski demikian, Bestari menilai, TGUPP sejauh ini tidak bekerja.

"Seperti ketika kami reses di lapangan, di masyarakat ternyata masih banyak yang belum terlayani. Berarti TGUPP belum juga bekerja. Seharusnya TGUPP buka loket di Balai Kota untuk sekali-sekali menghadirkan gubernur dengan masyarakat, supaya kelihatan lah apa yang dikerjakan mereka. Jangan di ruang AC terus. Nanti lama-lama masuk angin," kata Bestari.

Selama masa reses, kata Bestari, mayoritas masyarakat tidak mengenal TGUPP. Selain itu, masih banyak permasalahan yang masyarakat  ibu kota rasakan. 

Bahkan, kata Bestari, DPRD sendiri tidak pernah melihat atau berkomunikasi dengan TGUPP yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 28 miliar per tahun itu.

"Gubernur harus mengefektifkan dia punya TGUPP. Apabila memang kurang mumpuni, kurang berkontribusi, ya diganti saja," pungkas Bestari. (tan/jpnn)