Dipecat KPU Sulteng, Ketua KPU Banggai Protes
Kamis, 21 Januari 2010 – 22:49 WIB
Pertama, pemberhentian sebagai Ketua KPU Banggai tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kedua, jika melanggar sumpah janji atau kode etik, maka kata Djan sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara dan pemecatan. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 20 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.
Ketiga, jika dalam pemberhentian tidak dengan hormat, maka seharusnya didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah berkekuatan hukum tetap. Point keempat Djan juga menyebutkan, sampai saat ini dirinya tidak pernah berurusan dengan pihak PN menyangkut institusi KPU bertalian dengan pidana pemilu 2009.