Dipersoalkan, Menteri KP Urusi Garam

“Kementerian kelautan itu mengclearkan dulu bahwa tupoksi atau nomenklatur persoalan garam ini adalah menjadi otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya, Selasa (22/11) saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta.

Herman mengingatkan, jangan sampai di sisi industrialisasinya atau industri pergaramannya itu masih di Kementerian Perindustrian, tata niaganya masih di Kementerian Perdagangan, tapi Menteri Kelautan dan Perikanan sudah berbicara soal kebijakan.

“Produksi, kebijakan, tata niaga, kebijakan ekspor impor tentunya kan itu tidak nyambung. Maksud saya clearkan dulu itu. Apalagi membangga-banggakan Program Usaha Garam Rakyat  (Pugar) yang tentunya hasil investigasi ini tidak begitu menggembirakan,” kritik dia.