Direktur ICT: Perlu Memperkuat Keamanan IT di KPU Menjelang Pemilu 2024

“Kita harus antisipasi pemilu 2024 ini , pilpres, menjadi pemilu dan pilpres yang berkualitas,“ tambah Heru.

Belajar dari kasus hacker Jimbo, Heru merasa KPU tidak melindungi data-data mereka dengan baik. “Memang kalau kita lihat data-data tersebut, secara data yang formatnya memang sudah tidak melakukan  enkripsi, artinya ada ada kelalaian KPU, harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,“ jelas Heru.

Oleh karena itu, kata dia, tidak heran jika data-data ini mudah diretas.

Untuk itu, Heru tetap mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. “Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah juga KPU sudah melakukan hal hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,” jelas Heru.

Lebih Jujur

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meminta agar KPU tidak menganggap sederhana persoalan kebocoran data pemilih dari website KPU. Kabar kebocoran itu bisa memicu respons publik dan berimbas pada kepercayaan publik terhadap muruah lembaga, bahkan memunculkan persepsi negatif di mata publik.

"Memang kita jangan menganggap enteng bahwa satu hal itu berdiri sendiri. Jadi bisa merembet ke hal yang lain. Ini kan persoalan kepercayaan, persoalan persepsi," ungkapnya.

Saat ini, publik tengah dilanda kekhawatiran terkait data mereka yang ada di server KPU dan lebih luas pada legitimasi hasil pemilu.