Dirjen Baru Tertibkan Izin Tambang Daerah

JAKARTA – Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) punya nakhoda baru. Thamrin Sihite yang sebelumnya menjabat kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) ESDM dilantik menjadi Dirjen Minerba.Setelah dilantik menteri ESDM, Thamrin pun langsung memaparkan program kerja. Salah satunya adalah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah. ’’Semua IUP akan diinventarisasi dan ditertibkan,’’ tegasnya setelah pelantikan di Kantor Kementerian ESDM kemarin (6/5).

Menurut Thamrin, langkah penertiban itu sudah dimulai dengan mengumpulkan para bupati dan gubernur dari seluruh wilayah Indonesia yang mengeluarkan IUP. ’’Selasa lalu, kami sudah kumpulkan semua,’’ katanya. Sejak Bambang Setiawan memasuki purnatugas per 1 April lalu, Thamrin Sihite memang sudah ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) Dirjen Minerba.

Acara bertajuk Rekonsiliasi Nasional Data IUP tersebut dilakukan mengingat masih banyaknya data hasil penyesuaian kuasa pertambangan (KP) menjadi IUP yang bermasalah. Antara lain, KP masih belum tercatat, banyaknya tumpang tindih, dan masih banyak daerah yang penggambaran wilayah izinnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. ’’Selama ini, wilayah IUP yang dikeluarkan provinsi dengan kabupaten sering tumpang tindih,’’ ungkapnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, sistem pengelolaan dan pengusahaan yang baru di bawah UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara –yang memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota maupun gubernur untuk mengeluarkan IUP– berpotensi memperburuk keadaan, termasuk potensi kerugian keuangan negara. ’’Sebab, mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam operasionalnya lemah,’’ terangnya.