Dirjen Otda Batal Hadir

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menyatakan, penggunaan bendera dan lambang tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Pasal 6 ayat 4 Peraturan Lambang Daerah menyatakan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain logo bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis.

Seperti diketahui pada 25 Maret lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.