Dirjen Otda Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kada Langgar Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menyebut perpanjangan masa jabatan kepala daerah berpotensi melanggar aturan.

Akmal mengatakan hal tersebut menjawab usulan mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Johan yang menilai masa jabatan kepala daerah lebih baik diperpanjang daripada mengangkat penjabat kepala daerah dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tercatat ada 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati di Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya.

Para kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya ini tersebar di 25 provinsi.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan pilkada serentak ditetapkan pada November 2024.

Artinya, Pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan.

Sesuai aturan perundang-undangan, pemerintah berencana mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya dengan penjabat kepala daerah.

"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi yang di muat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum," ujar Akmal dalam keterangannya, Minggu (13/2).