Disorot, Mutasi Pegawai BKKBN ke Dinas Lain

JAKARTA - Banyaknya pegawai BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang dimutasi ke dinas lain, terutama di daerah, disorot oleh legislator Senayan. Mutasi ini dinilai bertentangan dengan program pemerintah pusat untuk mengendalikan jumlah penduduk.

"Saya heran, (kenapa) banyak pegawai BKKBN di daerah yang jadi camat, atau pindah ke instansi lain. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena pegawai BKKBN sudah jelas pekerjaannya," kata Abdul Aziz, anggota Komisi IX DPR RI, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, Kamis (20/1).

Pemda, lanjut Aziz, harusnya tidak mengambil pegawai BKKBN untuk masuk dalam birokrasi pemerintahan. Sebab menurutnya, tugas pegawai BKKBN itu sudah berat, terutama dalam mengendalikan jumlah penduduk.

"Kita lihat saja Sensus Penduduk 2010, dalam 10 tahun terakhir ada penambahan penduduk 4 juta jiwa lebih per tahun. (Sebanyak) 56 persen pertumbuhan di Pulau Jawa, sisanya di luar Jawa. Kalau ini tidak kita kendalikan lewat SDM BKKBN (yang) berkualitas, ledakan penduduk tidak bisa dihindari," ujarnya.