DKPP Kembali Adili KPU

Jumat, 22 Maret 2013 – 06:36 WIB

Jimly Asshiddiqie saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (22/3). FOTO : ADE SINUHAJI / JPNN

Kemudian, KPU dinilai bertindak tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel, menggunakan kewenangan tidak berdasar hukum, serta tidak melaksanakan administrasi pemilu yang akurat. Aduan keempat berkaitan dengan keputusan KPU No 95 Tahun 2013 yang dinilai pengadu telah merugikan kepentingan parpol di Sumatera Barat.

Nur Hidayat mengatakan, sekretariat sudah melayangkan surat panggilan kepada pihak pengadu dan teradu. "Saya berharap mereka hadir sesuai panggilan sidang DKPP," kata mantan ketua Bawaslu itu. Sidang yang akan dihelat di ruang sidang DKPP gedung Bawaslu itu akan dilakukan secara terbuka sesuai peraturan DKPP No 2 Tahun 2012. (fal/c6/agm)

JAKARTA--Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindaklanjuti berbagai pengaduan Bawaslu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yakni, dengan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News