Dorong Jokowi Desak PM Cameron Tutup Kantor Perwakilan OPM di Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Perdana Menteri Inggris David Cameron akan berkunjung ke Jakarta bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pekan depan. Pertemuan bilateral itu harus dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menegaskan sikap RI terkait Papua dan kedaulatan NKRI.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin. Sikap tegas menurutnya harus diambil Jokowi karena gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di kota Oxford.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI," ujar Zainuddin dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (25/7).

Kalau perlu, dia meminta Presiden Jokowi mendesak Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Dia juga mengatakan, London sudah semestinya memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI. Menerima OPM sama dengan mengusik kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun 1969.

"Jadi sebenarnya sudah ada legitimasi dari dunia internasional. Namun sekarang ada upaya dari OPM untuk memutarbalikkan fakta internasional dengan melakukan internasionalisasi isu Papua," ucapnya.

Selain itu, politisi PKS ini menganggap penting Jokowi menyinggung soal OPM karena insiden intoleransi di Tolikara yang baru-baru ini terjadi, dan adanya dugaan keterlibatan pihak asing ataupun OPM. Apalagi sebelum insiden penyerangan tersebut, terjadi demo OPM di depan KBRI di London pada sekitar awal Mei lalu. Dan 1 Juli kerap diperingati sebagai HUT OPM.

"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," tegas anggota Tim Pengawas Intelijen Komisi I DPR ini.