Dorong Keluar Perpres Tol Trans Sumatera

Sayangnya sebagian besar dari program MP3EI belum berjalan. Salah satu program yang belum  berjalan adalah JTTS. ”Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera point-nya ada di Presiden. Jika pemerintah sudah mengeluarkan ide atau rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, harusnya segera dieksekusi dengan cara mengeluarkan Perpres.  Setelah Perpres keluar, pihak DPR  RI Siap mendukung (Pembangunan JTTS tersebut, Red)” paparnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah itu memaparkan, rencana pembangunan JTTS sudah melalui pengkajian. Karena itu, jika sudah dilakukan kajian, dan tidak salah, seharusnya pemerintah segera merealisasikan. Sampai saat ini tidak ada alasan pemerintah untuk  menolak atau menunda nunda Perpres tersebut.

”Ground breaking dari suatu pekerjaan atau program pembangunan itu adalah di keputusan pemerintah seperti Perpres. Membuat payung hukum berupa Perpres tidak susah jika sudah melakukan kajian. Yang penting pemerintah komit atas rencana yang sudah dicanangkan dan dilakukan pengkajian. Kalau sudah menjadi keputusan  dan kebijakan pemerintah, harusnya segera dikeluarkan Perpres,” tuturnya.

Ditambahkannya, pembangunan JTTS sudah diamanatkan oleh Undang-undang APBN Perubahan (UU APBN-P) 2013. Dalam UU itu disebutkan, negara memberikan penugasan kepada BUMN sebagai pengembang dan operator JTTS. Selain itu, ruas Tol Trans Sumatera sudah beberapa kali ditenderkan, tetapi tidak ada perusahaan yang bersedia membangun.

Untuk itu, negara memberikan penugasan kepada BUMN untuk menjadi pengembang dan operator jalan tol tersebut. Namun ketika semuanya sudah dipersiapkan dan manajemen BUMN tersebut siap menerima penugasan negara tersebut, justru payung hukumnya berupa Perpres itu yang belum juga turun.

Padahal masyarakat dan pemerintah yang ada di Sumatera sudah lama menunggu realisasi pembangunan jalan tol tersebut. (vit)