Dorong SBY-Boediono Cecar Sri Mulyani dan Rudjito

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Bambang Soesatyo menyatakan misteri tentang pembengkakan dana talangan untuk Bank Century bisa terungkap  jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono punya itikad baik menelusurinya.

Iitikad baik SBY-Boediono sangat diperlukan dan sangat relevan, karena proses perhitungan, pencairan dan penyerahan dana talangan saling terkait dengan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Bank Indonesia. "Untuk memperjelas hal tersebut, SBY dan Boediono perlu memanggil Sri Mulyani selaku mantan Menteri Keuangan merangkap mantan Ketua KSSK, dan Rudjito selaku Ketua LPS," Bambang di Jakarta, Minggu (8/12).

Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo- menegaskan, saat ini pertanggungjawaban atas misteri penggelembungan dana bailout Century semakin tak jelas lantaran KSSK, BI dan LPS sama-sama menolak bertanggungjawab. Selain itu, katanya, Boediono juga berdalih bahwa pembengkakkan dana talangan menjadi tanggung jawab LPS dan pengawas bank.

"Sementara menurut Ketua LPS, sesuai UU Nomor 24 tahun  2004 tentang LPS, maka LPS melaksanakan mandat dari KSSK. Dan dalam pasal 2, LPS bertanggung jawab ke presiden," sebut Bamsoet.

Karena itu pula dia mendorong SBY-Boediono memanggil Sri Mulyani dan Rudjito untuk mempertanyakan dasar yang digunakan sehingga manajemen LPS berani mencairkan dana talangan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun itu.

Selain itu, Boediono juga bisa mengajukan pertanyaan serupa kepada LPS. Persoalan penting lain yang juga perlu diperjelas Boediono adalah mekanisme pengeluaran uang dalam jumlah besar dari gudang BI.

"Artinya, untuk mencairkan dana hingga ratusan miliar rupiah per hari, LPS harus berkoordinasi dengan BI yang memiliki otoritas," ujar Bamsoet.

Yang tak kalah penting, tambah Bamsoet, Boediono harus menunjukan itikad baik dan mau hadir memenuhi undangan Timwas Century DPR pada 18 Desember 2013 mendatang untuk menjelaskan bailout secara terbuka. "Jika Boediono menolak hadir dangan alasan yang dicari-cari, maka rakyat akan curiga bahwa ada yang disembunyikannya," pungkasnya.(fat/jpnn)