DPD Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan

Mulai Wapres, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian  Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi Himbara (Himpunan Bank Negara), dan DPP Real Estate Indonesia (REI).

Ketua Komisi IV DPD Sukiryanto mengungkapkan bahwa di era pandemi Covid-19, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah strategis.

Namun hal tersebut masih belum cukup dan perlu ditingkatkan di tahun depan.

Beberapa program yang perlu ditingkatkan adalah program subsidi kredit kepemilikan rumah, subsidi uang muka, hingga bantuan stimulus swadaya.

Selain itu, peningkatan kuota KPR, FLPP dan SSB juga harus dilakukan.

"Upaya ini sekaligus untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit,” ujar Sukiryanto.

Menurutnya, supaya serapan bisa maksimal, kuota pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya diberikan dan difokuskan kepada perbankan pelat merah besar, tetapi juga untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena BPD dianggap lebih mengerti tentang keinginan dan kondisi di daerah.

Ketua Umum DPP REI Totok Lusida mengungkapkan ada beberapa catatan yang menjadi usulan DPP REI kepada pemerintah agar besaran backlog perumahan
sebanyak 13 juta unit bisa dikejar.