DPD Dorong Revisi UU Pokok Agraria

Rabu, 10 Maret 2010 – 20:14 WIB

Lebih lanjut Fawzy juga mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat perihal pengurusan sertifikat yang dinilai terlalu lama dan proses bertele-tele. “Seharusnya ada standart seperti berapa lama penyelesaian, biaya kepengurusan. Ya, yang sederhana dan transparan, sehingga

masyarakat terkesan tidak dipersulit,” tukasnya.(fm/jpnn)

JAKARTA - Selain mengkaji bidang pemekaran wilayah maupun tata ruang, DPD RI Komite I juga mengawasi bidang pertanahan. Kepada JPNN, anggota Komite

• First «
• Prev
• 1
• 2