Atas tuntutan kades itu, dia berharap tunjangan tersebut dapat dimasukkan dalam UU tentang Desa yang sedang digodok pemerintah saat ini. Masalah tunjangan tersebut terjadi karena tunjangan kades sepenuhnya diatur kebijakan masing-masing kepala daerah. Umumnya, daerah dalam memberikan tunjangan kades tentu melihat seberapa besar kemampuan APBD. (esy/jpnn)
JAKARTA - Setelah menuntut diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Sekretaris Desa (Sekdes), para Kepala Desa (kades) kini menuntut pembayaran