DPD Minta KPU Atur Lembaga Survei Politik

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Papua Barat, Wahidin Ismael menyatakan bersyukur atas munculnya sejumlah lembaga survei politik. Meski ada yang hasil surveinya mendekati fakta tapi sebagian juga bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

"Kita bersyukur juga dengan kehadiran lembaga survei politik yang telah mendidik masyarakat dengan cara berani mengumumkan hasil surveinya yang terkadang jauh dari kenyataan politik," kata Wahidin Ismael, dalam diskusi bertema "Etika dan Distorsi Lembaga Survei di Pemilu", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/11).

Bervariasinya hasil survei terhadap satu tema yang sama lanjut Wahidin, memaksa masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis melihat hasil survei itu. "Contoh kongrit adalah perbedaan hasil survei dengan hasil Pilkada DKI Jakarta. Hasil survei menyebut Fauzi Bowo menang mutlak, sementara rakyat memberikan suara ke Jokowi," ujar dia.

Fakta tersebut menurut Wahidin cukup mempermalukan lembaga survei. "Pertanyaan kita, apa benar lembaga itu menjadi konsultan partai. Kalau saya berprinsip, survei harus independen. Partai butuh hasil survei untuk sebuah evaluasi, bukannya menggiring opini publik," ujarnya.

Konsekuensinya, apa pun bentuk hasil survei politik dan lembaga manapun yang melaksanakannya, rakyat tidak langsung menelannya. Imbuhnya.

Menyikapi fakta tersebut, Wahidin Ismael menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuatkan regulasi untuk lembaga-lembaga survei politik agar tidak mudah mengingkari prinsip-prinsip kejujuran dalam tradisi ilmiah.

"KPU mestinya membuat regulasi untuk lembaga-lembaga survei ini semua agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tradisi kejujuran dalam ilmu pengetahuan," saran Wahidin Ismael. (fas/jpnn)