DPD Minta Mendagri Ultimatum Daerah yang Tahan Anggaran Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Informasi yang dihimpun tim pengawasan Pilkada DPD RI bekerjasama dengan Bawaslu menunjukan bahwa ada sekitar 13 daerah peserta Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang anggaran baru cair sekitar 50 persen. Hal ini dikhawatirkan bakal berdampak buruk pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tingkat I dan II tersebut.

"Pilkada serentak 2015 sudah menunggu hitungan hari. Berdasarkan pantauan pengawas Pilkada DPD RI bekerjasama dengan Baswaslu, ada 13 daerah peserta Pilkada serentak 2015 yang dananya baru cair sekitar 50 persen," kata Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (4/12).

Alasan belum optimalnya pencairan anggaran pilkada lanjut Farouk, karena tersandera di APBD masing-masing 13 daerah peserta pilkada. "Satu-satunya institusi pemerintah yang kompeten menyelesaikannya adalah Kementerian Dalamm Negeri. DPD meminta Mendagri bersikap tegas dan mengultimatum pemerintah daerah yang menahan anggaran pilkada itu," tegas Farouk Muhammad.

Ketigabelas daerah tersebut ujarnya, Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Indragiri Hulu, Rokan Hulu (Riau), Natuna, Bintan (Kepri), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Way Kanan (Lampung), Musirawas Utara (Sumatera Selatan), Pekalongan (Jawa Tengah), Banjar (Kalimantan Selatan), Yahukimo (Papua), Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), dan Bontang (Kalimantan Timur). (fas/jpnn)