DPD: Polri dan Kejaksaan Agung Juga Perlu Dewan Pengawas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan, asal saja tujuan revisi adalah menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakkan hukumnya dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Dewan pengawas atau apapun namanya sangat penting ada selama ditujukan untuk menjaga dan mengawal tugas-tugas KPK, agar berjalan lebih baik dan mencegah adanya penyimpangan kekuasaan, revisi tersebut menjadi penting juga untuk menajamkan tugas dan fungsi KPK," kata Gede Pasek Suardika, di Gedung DPD RI, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/2).

Namun, kata mantan politisi Partai Demokrat ini, kekuasaan Dewan Pengawas KPK tidak boleh masuk di ranah due process of law, cukup pengawalan di tataran etik dan penegakan norma saja.

Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi III DPR RI meminta kepada pihak yang selama ini menolak revisi UU KPK agar berhentilah melakukan propaganda dengan menstigmakan revisi UU KPK itu adalah gerakan pro koruptor.

"Sebab harus jujur diakui banyak yang masih harus dipertegas pengaturan di UU KPK sehingga bisa bekerja lebih profesional," ujarnya.

Senator asal Provinsi Bali menganggap bahwa yang penting materi revisi UU KPK adalah materi menyempurnakan semua kelemahan yang terjadi dalam praktik di KPK selama ini dan penataan itu untuk menajamkan tugas dan kewenangan KPK sekaligus rambu audit bila terjadi penyimpangan.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis juga setuju terhadap wacana revisi UU KPK, khususnya mengenai dibentuknya badan atau dewan pengawas.

Posisi dewan pengawas itu, kata dia, bisa di luar dan bisa di dalam KPK sendiri. Dan yang terpenting dewan pengawas ini dibentuk untuk menghindari tirani demokrasi dan karena itu kekuasaan terbagi-bagi.