DPD Ragukan Pilpres Sukses
Selasa, 16 Desember 2008 – 17:56 WIB
Demikian dikatakan Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita dalam kata sambutannya pada pembukaan diskusi refleksi akhir tahun bertema “Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Politik Nasional” yang dibacakan Wakil Ketua DPD Laode Ida di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (16/12).
Keraguan tersebut menurut dia, dapat dilihat dari adanya sikap toleransi jadwal Penetaan OPP, Penambahan OPP, Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Penetapan Daftar Pemilih (PDP) dan lain-lain. “Dari semua itu tidak tergambar optimisme bahwa Pemilu akan berlangsung baik,” sebutnya.
Tidak itu saja, jika dikaitkan dengan UU Pemilu yang dijadikan pijakan dan telah diyudisial oleh DPD serta persolan penetapan terpilih dengan sistem nomor urut DCT ataupun dengan perolehan suara terbanyak. Dari situ menurut Ginanjar, ada perbedaan realitas politik dan penetapan dalam UU yang isunya terus berkembang.
Di sisi lain, terjadinya perubahan dalam teknik kampanye menurut UU Pemilu 2009 menyebabkan kegiatan kampanye politik yang telah diawali sejak Juli 2008 dan memberikan konfigurasi baru sistem kampanye terutama melalui iklan yang memakan biaya cukup besar.
Kampanye presiden pun demikian. Jadi kata Ginanjar, perlu diobservasi lagi persoalan yang terjadi untuk memperoleh sistem politik. Apalagi persiapan logistik Pemilu yang masih terus dibahas terutama tentang dukungan distribusi logistik dan persoalan tender dan lainnya.
Pada sisi lain, persoalan Pilkada Jatim menurut Ginanjar menjadi persoalan baru yang dapat menganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.