DPD RI Ajak Parlemen Selandia Baru Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

Kepada delegasi tamu itu, Nono menjelaskan bahwa perluasan hubungan ekonomi dimaksud bertujuan untuk memperbesar volume perdagangan kedua negara yang pada 2018 mencapai NZ$2 miliar (Rp19,25 triliun), meningkat dari NZ$1.76 miliar tahun sebelumnya, tetapi belum mencerminkan potensi perdagangan bilateral kedua negara.

Kanwaljit Singh sebagai ketua delegasi dan juru bicara urusan dalam negeri di parlemen Selandia Baru itu mengatakan bahwa ada banyak potensi yang belum digarap untuk menggairahkan hubungan ekonomi kedua negara dan karena itu mereka datang ke Indonesia untuk mendengar dan akan menyampaikan informasi yang diperoleh ke parlemennya saat kembali ke Wellington.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilakukan oleh Kelompok Persahabatan di parlemen Selandia Baru dan Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi mengingat pentingnya hubungan kedua negara, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Dari Jakarta, delegasi Selandia Baru ini akan terbang ke New Delhi untuk melakukan kunjungan persahabatan ke parlemen India.

Perlu Diperhatikan

Sementara itu, Nono juga menyampaikan keprihatinannya kepada delegasi parlemen Selandia Baru karena di negeri itu ternyata masih banyak oknum atau kelompok anti-Indonesia yang secara leluasa beroperasi untuk mendiskreditkan Indonesia tentang masalah Papua. Ia mengatakan kelompok seperti ini tak bermanfaat untuk pelestarian hubungan bilateral di masa depan, karena itu perlu ditangani.

Nono Sampono mengatakan ini karena kelompok anti-Indonesia itu juga menggelar demonstrasi di Wellington ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana pada 19 Maret 2018. Atas kejadian itu Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowy Yahya telah menegaskan bahwa kejadian seperti itu hanya dilakukan oleh segelintir orang dan tidak berdampak pada hubungan bilateral.

Sementara itu, Ketua delegasi Selandia baru Kanwaljit Singh katakan bahwa di sebuah negara demokrasi sangat sulit untuk melarang orang mengemukakan pendapat, tetapi pendapat mereka tidak mencerminkan pendapat pemerintah Selandia Baru. Bahkan pendapat dari segelintir anggota parlemen Selandia Baru yang kritis terhasdap Indonesia pun tidak mencerminkan sikap parlemen Selandia Baru terhadap Indonesia, tukasnya.