DPD RI Dorong BUMD Memajukan Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - DPD RI mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam Acara Penganugerahan Top BUMD Award 2018, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/5).

Selain itu Ketua DPD RI Oesman Sapta, hadir pula dalam acara tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa TImur Soekarwo, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Wali Kota/Bupati se-Indonesia, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Indonesia.

Dalam amanat Pembukaan UUD 1945 lebih rinci dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional negara dan pemerintah daerah. Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, BUMD sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, di samping BUMN, usaha swasta, dan koperasi.

“BUMD merupakan penggerak perekonomian masyarakat daerah yang sangat penting perannya. Itulah sebabnya, DPD RI sangat konsen terhadap hal ini, dan telah mengajukan usul inisiatif RUU tentang BUMD,” tegas Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam sambutannya.

DPD RI berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan dalam setiap pembahasan RUU, sehingga BUMD mempunyai payung hukum sendiri sebagaimana BUMN yang sudah mempunyai UU sendiri.

DPD RI sebagai wujud bingkai Nusantara senantiasa mendorong kebijakan-kebijakan pro daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan DPD RI, antara lain melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang Pengawasan dan Optimalisasi Dana Desa yang salah satunya mendorong Desa membentuk BUMDES. Selain itu, DPD RI sedang menyusun MoU dengan BPH Migas tentang kebijakan satu Penyalur BBM di setiap Desa.

Pada kesempatan itu, Oesman Sapta juga meminta agar BUMD di Indonesia mampu meningkatkan peran secara signifikan bagi pembangunan daerah. Kondisi ini dikarenakan berbagai sebab yang sangat kompleks yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif.

Selain itu, BUMD harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi.