DPD RI: Implementasi BBM Satu Harga Masih Bermasalah

Karena itu, peraih suara terbanyak di Papua pada pemilu legislatif DPD RI tahun 2014 ini berjanji akan berusaha mendorong Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran implementasi program BBM Satu Harga untuk mengeluarkan aturan yang membatasi harga BBM eceran sesuai kebutuhan masyarakat Papua.

“Banyak hal yang perlu disinergikan yang terbangun antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat supaya harga BBM (khususnya eceran) bisa terkendali. Mungkin pemerintah daerah membuat SK Bupati mengenai batasan harga di tingkat eceran, jadi tidak seenak-enaknya,” saran dia.

Menurut dia, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" termasuk dengan membuat program BBM satu harga, harus didukung semua pihak karena sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

"Dengan pertemuan ini kami akan menindaklanjuti dengan mengundang delapan kabupaten tersebut untuk duduk bersama guna menyatukan pandangan dan langkah yang harus dibuat bersama agar harga BBM bisa terkendali. Karena ini berdampak pada harga kebutuhan lainnya," imbuh Carles.

Sebagai informasi, Kamis siang, Carles Simaremare mendatangi Kantor PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua untuk mendengar pelaksanaan BBM Satu Harga.

Dalam kesempatan tersebut, dia bertemu Pejabat Sementara General Manager Pertamina MOR VIII Dian Adi Setyoko, Manager Fuel Retail Mareketing Pertamina MOR VIII Zibali Hisbul Masih, Manager Humas dan CSR Eko kristiawan, dan beberapa pemilik lembaga penyalur (APMS) yang menjadi titik penyaluran BBM Satu Harga.(fri/jpnn)