"Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi keuangan negara, proses seleksi anggota BPK harus transparan dan tidak boleh tergesa-gesa. Kami menilai prosesnya tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur di Undang-Undang BPK," ungkap Ginandjar. (sam/JPNN)
JAKARTA - Ada-ada saja sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di satu sisi menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak transparan melakukan proses