DPD Usul Usia Kepala Daerah Jogja Maksimal 80 Tahun
Rabu, 30 Maret 2011 – 12:57 WIB
JAKARTA - Rapat kerja (raker) antara Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI berjalan super singkat. Tak sampai 30 menit, raker yang membahas tentang DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) itu selesai. Dalam pemaparannya, Ketua Komite I DPD Dani Anwar, mengajukan beberapa usulan perubahan pada beberapa DIM DIY. Di antaranya tentang penghapusan istilah gubernur utama karena bertentangan dengan nilai keistimewaan Yogja, penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur serta wakil gubernur, serta Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kada DIY (agar) dilantik oleh Presiden.
"Bila terjadi kekosongan jabatan gubernur, wakil-lah yang naik. Sedangkan bila jabatan wakil yang kosong, tidak perlu ada penggantian, kecuali sudah ada penetapan gubernur," kata Dani dalam raker tersebut, Rabu (30/3).
Komite I DPD juga menyinggung tentang masalah umur Kada DIY. Mereka mengusulkan agar usia minimal gubernur adalah 25 tahun, serta maksimal 80 tahun. Sementara soal mekanisme pemilihan Sultan dan Paku Alam, tidak ada perubahan, tetap seperti sebelum-sebelumnya.
JAKARTA - Rapat kerja (raker) antara Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI berjalan super singkat. Tak sampai 30 menit, raker yang membahas tentang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Pilkada
Gorengan PDI Perjuangan Mantap, Sudaryono Colek Bambang Pacul
Kamis, 16 Mei 2024 – 22:20 WIB - Pilkada
PPK Harus Konsisten dengan Sumpah
Kamis, 16 Mei 2024 – 21:36 WIB - Pilkada
Eks Pelatih Timnas AMIN Dapat Restu Gerindra Maju di Pilgub Sulteng, Begini Analisis Pengamat
Kamis, 16 Mei 2024 – 20:50 WIB - Pilkada
Ingat, PPK Harus Kerja Sesuai Aturan
Kamis, 16 Mei 2024 – 20:45 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK 2024: Maaf, Honorer Non-Database BKN Harus Siap Perpisahan
Jumat, 17 Mei 2024 – 07:06 WIB - Humaniora
Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Honorer Satpol PP Harus Tahu Info Penting Ini
Jumat, 17 Mei 2024 – 06:58 WIB - Humaniora
Bu Tantri: PPPK Ini Dibebankan ke APBD, Anggaran Terbatas
Jumat, 17 Mei 2024 – 07:47 WIB - Kriminal
Bule Rusia tak Terima Dideportasi setelah Bongkar Mafia Narkoba, Menohok
Jumat, 17 Mei 2024 – 07:40 WIB - Humaniora
Pendaftaran CPNS & PPPK 2024: Sebegini Jumlah Formasi Khusus
Jumat, 17 Mei 2024 – 07:17 WIB