DPR Ancam Pansuskan Obral Saham KS
Selasa, 02 November 2010 – 21:07 WIB
Seharusnya, pemerintah provinsi dan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama untuk memiliki saham tersebut. Kenapa itu tidak terjadi dan Menneg BUMN harus menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran masyarakat. Jangan sampai persoalan ini meledak dan memaksa DPR untuk membuat Pansus," pungkasnya. (fas/jpnn)