DPR: Bebani APBN, Konsep Subsidi Harus Diubah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi Anggaran DPR, Sadar Subagyo mengatakan, harus dicari konsep baru yang berkeadilan untuk subsidi BBM. Kondisi faktual subsidi energi saat ini membengkak sampai Rp 392 trilliun.

Sebagai perbandingan, ujar Sadar, belanja modal yang digunakan secara riil untuk pembangunan fisik hanya Rp151 triliun atau 8,2 persen dari belanja negara.

"Terlihat jelas, subsidi energi sangat membebani negara sehingga alokasi dana pembangunan menjadi minim. Di sisi lain, semua sepakat bahwa subsidi energi salah sasaran karena mayoritas dinikmati golongan menengah. Karenanya, subsidi BBM harus diganti dengan konsep baru yang lebih tepat sasaran," kata Sadar, Minggu (1/6).

Lebih lanjut, anggota Fraksi Gerindra DPR itu mengusulkan BBM dijual dengan harga pasar tanpa subsidi. Subsidi diberikan hanya kepada pengguna transportasi umum, nelayan dan golongan masyarakat tertentu.
"Caranya, untuk transportasi umum diberikan kartu subsidi (smart card) berisi bantuan tunai, pembelian BBM per bulan sesuai dengan kebutuhan trayeknya. Untuk area terpencil yang tidak terjangkau teknologi dapat digunakan kartu diskon BBM," ujar Sadar.

Jika hal ini diterapkan menurut dia, kenaikan harga BBM tidak berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi.

Hal ini juga akan mendorong terciptanya transportasi publik yang memadai. "Transportasi publik akan secara langsung terbenahi tidak semrawut seperti sekarang," jelas Sadar.

Masyarakat yang selama ini naik kendaraan motor dan mobil akan terdorong naik kendaraan umum. Karena ongkosnya dibayari oleh negara.

"Dampaknya kemacetan di jalan-jalan menjadi berkurang, karena masyarakat lebih memilih kendaraan umum," ungkap Sadar Subagyo. (fas/jpnn)