DPR Didesak Ingatkan Presiden

JAKARTA - 28 September 2009 sudah setahun berlalu. Pada tanggal tersebut, DPR mengeluarkan rekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal 13 aktivis pro demokrasi yang hilang pada tahun 1997-1998. Namun hingga kini, rekomendasi itu belum juga dijalankan.

"Kami ingin mencari 13 orang itu ada dimana. Sudah ada 12 tahun keluarga menunggu seperti apa nasibnya. Kalau meninggal di mana kuburnya, kalau hidup di mana?" kata Mugianto, Ketua Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

Disebutkannya, ada empat rekomendasi DPR dari hasil pembentukan Pansus Orang Hilang. Pertama, DPR mendorong Presiden membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, mencari 13 orang hilang. Ketiga, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, meminta pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa.

Namun setelah rekomendasi dikeluarkan, kata Mugianto, DPR juga tidak serius mendorong SBY melaksankan rekomendasi itu. "Ketika rekomendasi keluar, DPR wajib untuk mengawal sampai diimplementasikan Presiden," ujarnya.