DPR Didesak Panggil Hatta Radjasa

Pertanggungjawabkan Pos Mewah Pejabat Negara

Jumat, 05 Februari 2010 – 14:20 WIB

Dikatakan Tamrin, meskipun usulan pos-pos mewah itu telah mendapat persetujuan dari DPR, namun bukan hal yang mustahil kalau persetujuan itu ditinjau kembali. "Secara kelembagaan, DPR juga yang salah karena menyetujui. Tapi itu kan DPR yang lama. Yang sekarang kan anggotanya sebagian besar baru," katanya.

"Satu keputusan kan bisa di-review dan bisa di re-evaluasi. Bukan karena sudah disetujui DPR lama, (lantas) sudah harus begitu. Kalau dirasa salah dan menyakiti hati rakyat, harus ditinjau ulang," ujarnya pula. (awa/jpnn)

JAKARTA - Pengamat politik Tamrin A Tomagola menilai, orang yang paling bertanggungjawab dalam pengadaan pos-pos (anggaran) mewah yang diperuntukkan

• First «
• Prev
• 1
• 2