DPR Diminta Buat UU Berpihak ke Daerah

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap memihak kepentingan daerah dalam menyusun berbagai undang-undang (UU) yang terkait dengan daerah.

"Jangan seperti sekarang ini, semua kekayaan daerah atas nama negara ditarik ke pusat sementara daerah hanya kebagian masalah dan kemiskinan absolut," kata Hasan Basri, saat rapat pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemerintahan Desa, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/5).

Pada UU Kehutanan dan sumberdaya alam tambang misalnya. Menurut Hasan Basri semua kekayaan daerah itu ditarik ke Pusat. Akibatnya Nagari atau Desa di Jawa dan Marga di Sumatera Selatan kurus-kering.

"Kami khawatir, kalau keberpihakan DPR dalam membuat undang-undang sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan daerah secara komprehensif, saya yakin kemiskinan yang ada di daerah akan menyerang pusat-pusat pengelola kekayaan seperti Jakarta," ujarnya.