DPR Diminta tak Terlalu Terlibat Urusan Teknis

Rabu, 23 Januari 2013 – 13:38 WIB

Karenanya, Jimly berharap agar DPR tidak lagi banyak  melibatkan diri dalam pengangkatan jabatan publik. Menurutnya, untuk mengurangi itu, Undang-undangnya harus dievaluasi. Dia pun menyatakan, DPR sebaiknya memokuskan pada jabatan-jabatan tertentu saja. Misalnya untuk pemilihan Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia.  "Kalau yang  kecil-kecil biar urusan pemerintah saja," tegasnya.

Begitu juga soal membahas anggaran. Kata Jimly kalau DPR terlalu terlibat secara detail itu membahayakan. Kata Jimly, disitu juga bisa menjadi tempat orang-orang bernegosiasi. Bahkan, kata Jimly, Badan Anggaran (Banggar) DPR bisa seolah-olah berperan sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional orde baru.

"Menurut saya banggar berubah menjadi Bappenas orde baru. Itu berbahaya bagi citra DPR jangka  panjang," katanya. Menurutnya, kalau urusan kalkulator atau soal anggaran mendetail, serahkan saja ke pemerintah. "Ngapain ngotor-ngotori tangan sebagai pemimpin politik mewakili rakyat," pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Assiddiqie mengatakan DPR harus mengurangi keterlibatannya dalam

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News