DPR Disarankan Minta BPK Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie minta Komisi VI DPR RI menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Audit perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan BUMN dengan pemerintah Tiongkok itu bisa membawa keuntungan, bukannya buntung.

"Saya tidak masalah investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi ini menjadi tugas BPK untuk mengaudit pembangunan ini sebelum terlanjur,” kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (23/1).

“DPR bisa minta BPK mengaudit. Apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN dan Tiongkok ini menguntungkan atau tidak. Kalau hasil audit tidak mungkin memberikan keuntungan, maka sebelum terlanjur merugikan keuangan negara, dihentikan saja proyek itu," kata Marzuki Alie, di Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut Marzuki, BPK berhak mengaudit karena investasi yang ditanamkan dalam proyek ini besar. "Masalahnya sekarang ada atau tidak visibility study-nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa sembarangan," tegas Marzuki. (fas/jpnn)