Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

DPR Dorong BPIH 2019 Segera Ditetapkan

Selasa, 16 Oktober 2018 – 00:23 WIB
DPR Dorong BPIH 2019 Segera Ditetapkan - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR mendorong supaya pemerintah mempercepat pembahasan sekaligus penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019.

Sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) belum memiliki perincian perkiraan ongkos haji tahun depan. Tetapi mereka juga sepakat mempercepat pembahasan BPIH 2019.

Dorongan untuk mempercepat pembahasan sekaligus penetapan BPIH 2019 diantaranya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Dia menerangkan bahwa idealnya akhir 2018 atau awal 2019 BPIH sudah bisa ditetapan.

’’Tahun depan (pemerintah dan DPR, Red) semakin sibuk menghadapi pemilu,’’ katanya, seperti diberitakan Jawa Pos. Sejumlah anggota DPR tahun depan semakin sibuk bersiap menghadapi pemilihan legislatif.

Sementara itu di pihak pemerintah, sejumlah menteri, termasuk Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga bakal bertarun berebut kursi DPR.

Sodik mengatakan sampai saat ini belum ada gambaran atau perkiraan besaran ongkos haji tahun depan. Sebab alur yang harus dilalui sebelum membahas ongkos haji adalah laporan pelaksanaan haji 2018. Dia mengatakan Kemenag masih menyelesaikan evaluasi pelaksanaan haji di level pemerintah. Baru setelah itu melaporkan ke Komisi VIII DPR.

Nah setelah laporan pelaksanaan haji 2018 selesai, baru kemudian menginjak pembahasan BPIH 2019. Politisi Gerindra itu menyebutkan percepatan pembahasan BPIH 2019 tidak semata untuk antisipasi agenda politik 2019. Tetapi juga supaya panitia haji di Kemenag bisa mempersiapkan penyelenggaraan haji lebih dini.

’’Penetapan BPIH perlu untuk kebutuhan kerja (panitia haji, Red),’’ jelasnya. Kebutuhan kerja itu terkait dengan sewa pemondokan di Makkah maupun Madinah. Kemudian terkait dengan besaran biaya penerbangan, konsumsi, dan lainnya. Sodik menegaskan laporan keuangan haji 2018 tidak hanya disampaikan oleh Kemenag. Tetapi juga dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

loading...