DPR Dorong Terminal Amplas Segera Diurus Pusat

jpnn.com - JAKARTA – Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan mendorong agar Terminal Amplas, Medan, diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing menyebut, selama ini terminal yang diurus Pemko Medan dan sebagian oleh Pemprov Sumut terkesan jorok.

“Terminal Amplas Medan itu terminal tipe A, kelas I, tapi minta ampun, terminal terjorok. Secepatnya diserahkan saja ke pusat,” ujar Anton kepada JPNN kemarin (16/2).

Apa yang dikatakan Anton tidak berlebihan. Bahkan, Wikipedia menyebut, terminal Amplas yang merupakan pintu masuk jalur darat Kota Medan dari sebelah Selatan ini masih jauh dari modern. 

“Terlihat kumuh, tidak terawat, berbau pesing, bahkan lebih banyak penumpang yang tidak mau menggunakan terminal ini karena dianggap rawan kriminal. Kondisi ini makin membuat kawasan Terminal Amplas kian tak tertata dan menimbulkan kemacetan,” begitu tulis Wikipedia.

Anton Sihombing yakin, jika nantinya dikelola oleh kemenhub, kondisi terminal Amplas akan lebih rapid an terurus. “Biar pembangunannya juga diurus pusat, toh itu tetap ada di Medan, tetap punya Medan,” kata politikus Partai Golkar itu.

Anton menjelaskan, kemenhub tidak akan kekurangan dana untuk mengurus terminal Amplas agar lebih layak. “Tahun ini dana kemenhub yang untuk Sumut itu ada Rp 3 triliun, bisa diambilkan dari situ,” terangnya.

‘Siantar Man’ itu mengatakan, pengelolaan terminal harus lebih bagus ke depan, antara lain juga dalam rangka mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi berkelas internasional. Dikatakan, pengembangan Danau Toba harus disertai dengan membangun Sumut secara keseluruhan, utamanya sarana-prasarana yang menyangkut transportasi. (sam/jpnn)