DPR Dukung Gerakan Nasional Non-Tunai

Taufik mengatakan pemerintah berkepentingan agar masyarakat ikut mendukung gerakan pembayaran non-tunai sehingga yang perlu dilakukan adalah memberikan insentif bagi masyarakat.

Dia berharap apabila insentif itu diberikan maka animo masyarakat untuk mendukung gerakan non-tunai semakin besar dan meluas sehingga berdampak positif.

Taufik mengatakan, berdasarkan data Bank Indonesia jumlah uang elektronik yang beredar pada 2016 sebanyak 51,3 juta kartu. Dan volume transaksi melalui uang elektronik mencapai 683,2 juta kali dengan nilai Rp7,1 triliun.

Menurut dia, kalau dukungan pemerintah maksimal dalam kebijakan tersebut maka diprediksi volume dan nilai transaksi dengan menggunakan uang elektronik bisa meningkat dua kali lipat.

Politisi PAN itu mengakui bahwa pengenaan biaya transaksi itu untuk mengurangi biaya yang ditanggung pihak bank namun ada solusi lain yang bisa diambil sehingga tidak membebani masyarakat.

Dia mencontohkan usulan beberapa pihak yaitu mengedepankan skema pembagian beban biaya investasi infrastruktur uang elektronik antara perbankan dengan operator jasa transportasi.

Taufik juga menyarankan agar pemerintah menjalin komunikasi yang intensif dengan DPR dan berbagai pihak agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat namun bisa tetap mendukung upaya perluasan dan pemerataan pembangunan.

Selain e-tol, Taufik meminta pemerintah mempersiapkan grand design kebijakan tersebut. Ia memprediksi, penggunaan uang elektronik akan menjadi keniscayaan, karena trend perkembangan dunia mengarah pada teknologi tersebut.