DPR Ingatkan Jokowi Harus Hadir Saat RAPBN 2016 Diketok

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dadang Rusdiana mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus ada di Indonesia saat RAPBN 2016 diketok. Diketahui, saat ini Jokowi baru memulai lawatannya ke Amerika Serikat.

Dadang menyebut, kepergian Jokowi ke AS di saat pembahasan RAPBN sedang memasuki babak akhir cukup menimbulkan kesan bahwa dia tak peduli dengan pengesahan APBN.

"Seharusnya pengesahan APBN ini bersama-sama Presiden dan DPR seperti dalam UU. Tentu Presiden harus ada di sini saat penandatanganan RAPBN," kata Dadang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10).

Kondisi ini menurut anggota Fraksi Hanura DPR itu, akan dibicarakan dengan pimpinan dewan. Karena pembahasan RAPBN merupakan agenda yang harus dibahas bersama antara pemerintah dan legislatif.

Di sisi lain, anggota Komisi X itu berpendapat pengesahan RAPBN lebih mendesak ketimbang kunker ke Amerika. Sebab ada batas waktu maksimal 30 November, presiden sudah harus tanda tangan semua Perpres APBN. Dengan begitu pada Desember proses administrasi sudah berjalan dan 1 Januari semua bisa diimplementasikan.

Bila tahapan itu terganggu karena kuker Jokowi ke AS, Dadang khawatir berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"APBN 2015 terlambat karena perpres terlambat. Kalau terlambat lagi (2016), terganjal karena perpres ini akan jadi problem kedua kali," katanya. (fat/jpnn)