DPR Janji Pelajari Audit Investigatif BPK Soal Hambalang
Senin, 19 November 2012 – 13:06 WIB
BAKN meminta pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggungjawab atas proses pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang dalam rapat-rapat di DPR.
"Apabila dari pengungkapan penyimpangan tersebut mengarah kepada suatu dugaan penyimpangan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana umum atau dugaan tindak pidana korupsi, kiranya penyimpangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum," pungkasnya. (boy/jpnn)